Pangkalan Bun 1950 – 1960

istana-kuning.jpg

Keadaan Geografis

Pada tahun 1949 kota Pangkalan Bun masih dikenal sebagai ibu kota dari daerah Swapraja, Kotawaringin, atau dalam bahasa Belanda disebut Landschap. Daearah ini berdasarkan zelkbestuursregenden 1983 dan dalam IS 1946 – 27, telah diberikan hak demokrasi. Sehingga raja atau sultan telah membuat Dewan Perwakilan yang turut membuat undang-undang atau disebut juga dengan Dewan Penasehat.
Negara Indonesia serikat berdiri sejak penyerahan kedaulatan pada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, sesudah diadakan Konferensi Menja Bundar di Ridderzaal ‘Sgravenhage (Netherland) atara kerajaan Netherland, pemerintah Indonesia dan pertemuan untuk permusyawaratan federasi (Bijeenkomst Voor Federal Overleg, yang lazim disebut B.F.O), seperti yang dimaksud dalam induk peresetujuan yang bersangkutan dan terbentuk undang-undang (Kerajaan Belanda) tentang penyerahan kedaulatan Indonesia tanggal 21 Desember 1949 (N.S) 1949 – J 570;L.N. 1950 – 2, yang mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 1949. (Irawan Soejito,1984 : 155 – 156).
Setelah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui dunia Internasional akhir maret1950, Landschaap Kotawaringin dengan LN RIS – 16 jo BNRIS 1950 – 23 masuk kedalam Republik Indonesia tanggal 1 Mei 1950, tetapi statusnya sebagai Landscap masih terus berlangsung. Setelah resmi menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Swapraja Kotawaringin berada di bawah Kabupaten Kotawaringin yang telah berdiri sejak 27 Desember 1949 dengan ibu kotanya Sampit.
Sebagai daerah Swapraja, Kotawaringin terbagi menjadi beberapa kecamatan yang dikepalai oleh seorang Asisten Wedana atau kiai yang dikemudian hari disebut camat : (Lontaan dan Sanusi, 1976 : 90)
a. Kecamatan Arut Selatan ibukotanya Pangkalan Bun
b. Kecamatan Kumai ibukotanya Kumai
c. Kecamatan Sukamara ibukotanya Sukamara
d. Kecamatan Bulik Ibukotanya Nanga Bulik.
Pembagian wilayah kecamatan ini mengikuti Onderdistrict yang telah dilakukan oleh Belanda. Tetapi karena prasarana dan sarana transportasi masih menggunakan sungai, sehingga wilayah kecamatan yang terletak jauh dari sungai menjadi sulit terjangkau. Ibukota-ibukota kecamatan tadi sebenarnya telah berkembang menjadi kota semenjak jaman Hindia Belanda sebagai tempat pengumpul hasil bumi dan pusat distribusi barang yang didatangkan dari luar daerah. Baca lebih lanjut

Dari Kerajaan Ke Swapraja Kotawaringin

keluarga.jpg 

Kemunduran kerajaan Kotawaringin adalah pada saat Kerajaan Kotawaringin diserahkan kerajaan Banjar kepada Hindia Belanda. Hindia Belanda kemudian memperkuat kekuasaannya dengan berbagai monopoli dagang. Selain itu perpecahan dipihak keluarga kerajaan yang mengundang pihak Hindia Belanda untuk turut campur,ikut memperlemah kekuatan kerajaan terhadap pemerintah Hindia Belanda,serta mengurangi kewibawaan mereka terhadap rakyat. Hal ini ditambah dengan penyerahan monopoli garam kepada pihak Hindia Belanda pada tanggal 13 Agustus 1900 (Bappeda,2004:27),dan dipergunakannya uang Hindia Belanda membuat penduduk sangat tergantung kepada Hindia Belanda,serta ekonomi Hindia Belanda menjadi kuat. Akibatnya keluarga kerajaan hanya menjadi simbol saja tanpa kekuasaan.

Kekuasaan kerajaan Kotawaringin berakhir pada waktu kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat Sultan ke XIV Pangeran Ratu Anom Alamsyah dimintai kepastiannya apakah mendukung Republik Indonesia atau tidak,Sultan dalam keadaan sakit sehingga ketegasannya tidak didapat.(Bappeda,2004: 27)Mengenai masalah ini Cilik Riwut berpendapat sebagai berikut :….Sultan menerangkan bahwa mereka berdiri di belakang blok A.B.C.D,tetapi rakyatnya tetap berdiri di belakang Republik Indonesia,karenanya rakyat mengangkat seorang yang dipandang bisa sesuai dengan kemauan rakyat.(Cilik Riwut,1993:27)

Pendapat lain juga diutarakan oleh Lontaan dan Sanusi tentang berakhirnya kerajaan Kotawaringin adalah sebagai berikut :….pada tanggal 20 oktober 1948 telah terbentuk Dewan Perwakilan sendiri.Rakyat Kotawaringin dan sekitarnya dengan suara bulat,melalui Dewan tersebut menyerukan,hanya ingin menggabungkan diri dengan Pemerintah Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta.(Lontaan dan Sanusi,1976:53-54) Sedangkan pendapat bahwa Sultan ke XIV tidak bersedia berdiri di belakang Republik Indonesia dibantah oleh kerabat kerajaan. Bukti bahwa Sultan berpihak kepada kemerdekaan Indonesia adalah dengan memberikan lebih dari 300 pucuk senapan kepada para pejuang,memberikan meriam-meriam untuk melawan pemerintahan Hindia Belanda yang ingin kembali lagi setelah Perang Dunia II selesai. Kenyataan bahwa Sultan Kotawaringin mendukung Presiden RI tidak dapat dibantah lagi karena beliau menghadap Presiden RI untuk menyatakan tekadnya mendukung RI. Oleh Bung Karno Sultan ke XIV diangkat menjadi wedana di daerah Sukorejo Jawa Tengah. (Bappeda,2004:28) Baca lebih lanjut