Hubungan Antara Keturunan Sultan Kotawaringin Dengan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal

lambang-ker.jpg

Interaksi Sosial Antara Keturunan Sultan Dengan Masyarakat

Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok satu dengan kelompok lain dengan maksud tertentu. Dalam hal ini interaksi sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (Arif Rahman dkk : 200 : 7)
a. Adanya dua orang pelaku atau lebih.
b. Adanya hubungan timbal balik antar pelaku.
c. Diawali dengan adanya kontak sosial baik secara langsung (kontak sosial primer) maupun secara tidak langsung (kontak sosial sekunder).
d. Adanya dimensi waktu (lampau, sekarang, dan akan datang) yang menentukan sifat hubungan timbal balik yang sedang berlangsung.
e. Adanya tujuan dari masing-masing pelaku.
Interaksi sosial dalam cakupan yang luas yaitu dalam cakupan hubungan struktural di dalam masyarakat, terjalin melalui serangkaian hubungan kedudukan dan peran masing-masing anggota masyarakat. Hubungan antara kedudukan dan peran masing-masing anggota tersebut menjelma menjadi susunan rangkaian hubungan tingkatan kakuasaan.
Seseorang yang memiliki kedudukan paling atas dengan sendirinya akan mempunyai kekuasaan yang besar. Sebaliknya seseorang yang hanya menduduki dan memiliki peran sosial paling bawah sudah barang tentu ia hanya mempunyai kekuasaan sangat kecil bahkan dapat dibilang tidak mempunyai kekuasaan.
Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa nara sumber, dapat disimpulkan bahwa terjadinya interaksi sosial antara keturunan Sultan dengan masyarakat pada tahun 1950-1960 berjalan dengan baik. Interaksi sosial yang terjadi lebih bersifat positif dan tidak mengarah kearah negatif. Interaksi sosial lebih banyak kearah kerjasama tanpa merasa adanya perbedaan status yang mencolok diantara mereka.
Masing-masing diantara keturunan Sultan dan masyarakat memegang perannya secara baik dikehidupan bermasyarakat, sehingga tidak pernah terjadi konflik yang mengarah kepada perpecahan. Masyarakat menyadari dengan baik status sosial mereka demikian juga dengan para keturunan Sultan.
Suatu contoh yang kongkrit adalah ketika seseorang bertemu dengan Pangeran yang merupakan anak kandung Sultan, ketika masa kerajaan masih berlangsung. Orang tersebut harus memberi hormat dengan menyatukan kedua telapak tangan di depan wajah dan berdiri dengan bertopang lutut. Hal ini tidak dilakukan lagi setelah kerajaan Kotawaringin dihapuskan dan menjadi daerah Swapraja hingga menjadi Kabupaten sendiri. Para Pangeran dan anak-anak Sultan tersebutlah yang melarang rakyat biasa melakukan penghormatan seperti itu, dengan alasan sudah bukan jamannya lagi. Para keturunan Sultan juga sudah mulai menyatu atau membaur dengan masyarakat, mereka bersikap biasa saja dan tidak segan-segan untuk berkunjung ke tempat kediaman masyarakat biasa jika ada salah seorang warga yang meninggal.
Meskipun para bangsawan dan Sultan sudah membaur dengan masyarakat, di dalam diri pribadi masyarakat sendiri masih memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap para bangsawan dan keturunan Sultan. Hal ini dapat dilihat ketika para bangsawan dan keturunan Sultan berkunjung kesuatu tempat, mereka masih disambut dengan antusias oleh warga, sebagai wujud rasa hormat mereka terhadap para bangsawan dan keturunan Sultan tersebut.
Proses interaksi sosial sendiri menurut Gillin and Gillin akan terjadi apabila ada dua syarat yaitu :
a. Kontak Sosial
Kontak sosial adalah hubungan sosial antara individu satu dengan individu lain yang bersifat langsung, seperti dengan sentuhan, percakapan, maupun tatap muka.
Jika kontak sosial dilihat dari para pelakunya, kontak sosial dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :
1) Kontak sosial antar individu dengan individu.
2) Kontak sosial antar individu dengan kelompok.
3) Kontak sosial antar kelompok dengan kelompok.
b. Komunikasi
Komunikasi adalah proses penyampaian dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberikan tanggapan atau tindakan tertentu. Orang yang memberi pesan disebut komunikan, isi komunikasi disebut pesan, sedangkan orang yang menerima pesan disebut komunikate.

Bentuk-Bentuk Interaksi Para Keturunan Sultan Dengan Masyarakat

Bentuk-Bentuk Interaksi Secara Umum
Robert E. Park dan Ernest W. Burgess menyebutkan bahwa ada empat bentuk interaksi sosial yaitu kompetisi, konflik, akomodasi, dan asimilasi. Sedang Kimball Young menyebutkan ada tiga bentuk proses interaksi sosial, yaitu oposisi yang mencakup persaingan dan pertikaian, kerjasama, dan diferensiasi.
Secara umum para ahli sosiologi sepakat bahwa bentuk interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi sosial yang mengarah pada bentuk penyatuan (asosiatif) dan interaksi sosial yang mengarah pada bentuk pemisahan (disosiatif). (Arif Rahman dkk : 2000 : 9)
a. Proses Asosiatif
Proses ini dibagi menjadi tiga sebagai berikut :
1) Kerjasama
Menurut Charles H. Cooley, kerjasama timbul apabila masing-masing pihak memiliki kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mereka mempunyai kesadaran untuk bekerjasama dalam mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Interaksi yang berbentuk kerjasama dibagi lagi menjadi tiga, yaitu : (Arif Rahman dkk : 2000 : 10)
a) Bargaining, yaitu perjanjian mengenai tawar-menawar atau pertukaran barang dan jasa antar individu atau antar kelompok.
b) Cooperation, yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kekacauan.
c) Coalition, yaitu kombinasi antar dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama.
Dalam hal ini dapat ditambah satu lagi yaitu :
d) Joint Venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu dengan perjanjian pembagian keuntungan menurut porsi masing-masing yang disepakati.
2) Akomodasi
Yaitu proses penyesuaian antar individu dengan individu atau antar kelompok dengan kelompok dengan maksud untuk mengurangi atau mengatasi ketegangan dan kekacauan. Dalam hal yang lebih rinci, akomodasi memiliki dua pengertian bisa dilihat sebagai keadaan dan sebagai proses. Sebagai keadaan, akomodasi diartikan sebagai suatu kenyataan adanya keseimbangan dalam berinteraksi antara orang perorang dan kelompok dengan kelompok yang dilandasi dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial bersama. Sedangkan sebagai proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu proses pertentangan dalam rangka mencapai kestabilan. (Arif Rahman dkk : 2000 : 10)
Akomodasi sendiri menurut Arif Rahman memiliki empat tujuan, sebagai berikut :
a) Untuk mengurangi terjadinya perselisihan kelompok-kelompok yang berselisih.
b) Untuk mencegah sementara meluasnya atau meledaknya perselisihan.
c) Memungkinkan terwujudnya kerjasama antar kelompok-kelompok yang terpisah.
d) Usaha peleburan bagi kelompok-kelompok yang terpisah dengan cara pembauran.
Dari tujuan tersebut, proses akomodasi menjelma sembilan bentuk, yaitu :
a) Koersi adalah akomodasi yang dilakukan dengan kekerasan dan paksaan.
b) Arbitrase adalah penyelesaian konflik dengan meminta bantuan pihak ketiga yang dipilih kedua belah pihak.
c) Kompromi adalah akomodasi yang dilakukan dengan cara masing-masing pihak yang berselisih bersedia mengurangi tuntutannya sehingga terjadi kesepakatan penyelesaian konflik.
d) Mediasi adalah penyelesaian konflik dengan bantuan pihak penengah yang bersifat nasihat.
e) Konsiliasi adalah akomodasi dengan mempertemukan keinginan pihak yang berselisih sehingga dicapai persetujuan.
f) Toleransi adalah akomodasi tanpa ada persetujuan formal antara pihak yang bertikai, namun masing-masing telah tumbuh kesadaran mengenai pihak lain.
g) Stalemat adalah bentuk akomodasi dengan cara masing-masing pihak menghentikan pertikaiannya sehingga tidak lagi ada pertikaian.
h) Ajudikasi adalah akomodasi melalui proses pengadilan
3) Asimilasi
Yaitu suatu proses sosial yang ditandai adanya usaha mengurangi perbedaan antar kelompok serta usaha menyamakan kesatuan sikap, mental, dan tindakan demi mencapai tujuan bersama. Dalam pengertian yang berbeda, khususnya berkaitan dengan interaksi dan benturan-benturan kebudayaan. Asimilasi dimaksudkan sebagai bercampurnya unsur-unsur kebudayaan luar dengan kebudayaan lokal menjadi unsur kebudayaan baru yang berbeda. (Arif Rahman : 2000 : 11)
b. Proses Disosiatif
1) Persaingan
Persaingan secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai adanya saling bersaing antar kelompok yang ada untuk meraih suatu tujuan tertentu. Persaingan itu sendiri bisa terjadi antara individu atau antar kelompok. Menurut Gillin and Gillin persaingan mempunyai empay fungsi yaitu :
a) Sebagai penyalur keinginan dari orangt perorang atau kelompok-kelompok yang bersifat kompetitif.
b) Sebagai jalan agar nilai-nilai sesuatu yang terbatas serta diperebutkan banyak orang bisa diperebutkan banyak orang bisa diperebutkan secara baik.
c) Sebagai alat untuk mrngadakan seleksi atas dasar jenis kelamin dan seleksi sosial.
d) Sebagai alat untuk menyaring warga dalam mengerjakan tugas-tugas sehingga terjadi pembagian tugas.
2) Pertikaian
Pertikaian adalah proses interaksi sosial yang ditandai dengan adanya persaingan dangan cara menyingkirkan bahkan memusnahkan pihak satu terhadap pihak lain. Oleh karena itu, konflik pertikaian merupakan bentuk interaksi yang negatif. (Arif Rahman : 2000 : 11) Menurut Soerjono Soekanto sebab-sebab terjadinya pertikaian adalah :
a) Perbedaan antara orang perorang.
b) Perbedaan kebudayaan.
c) Bentrokan antar kepentingan.
d) Perubahan sosial.

3) Kontravensi 
Kontravensi adalah suatu bentuk proses sosial yang merupakan paduan antara persaingan dan pertikaian. Kontravensi yang terjadi pada seseorang disebabkan oleh adanya gejala ketidakpastian serta keraguan, atau perasaan tidak suak yang disembunyikan terhadap pribadi orang lain. Dalam bentuknya yang murni, kontravensi adalah suatu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang-orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan kelompok lain. (Arif Rahman : 2000 : 12)
Menurut Leopold Von Viese dan Howard Becker, proses kontravensi mencakup lima sub proses, yaitu :
a) Proses yang umum terjadi
Meliputi perbuatan-perbuatan seperti penolakan, keengganan, perlawanan, perbuatan menghalang-halangi protes, gangguan-gangguan, perbuatan kekerasan, dan perbuatan mengacaukan rencana pihak lain.
b) Proses yang sederhana
Meliputi perbuatan-perbuatan seperti menyangkal pernyataan-pernyataan orang lain dimuka umum, memaki-maki orang lain, penolakan melalui surat selebaran, mencerca, memfitnah, melemparkan beban pembuktian kepada orang lain dan sebagainya.

c) Proses yang intensif
Seperti mengumumkan rahasia pihak lain, perbuatan berkhianat, dan sebagainya.
d) Proses yang bersifat taktis
Seperti mengejutkan lawan, mengganggu pihak lain, mengadakan provokasi intimidasi dan sebagainya.

Bentuk-Bentuk Interaksi Keturunan Sultan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa nara sumber, dapat dikatakan bahwa bentuk-bentuk interaksi para keturunan Sultan dengan masyarakat lebih banyak berada dalam proses asosiatif. Para keturunan Sultan dan para bangsawan serta keturunannya sudah membaur dengan masyarakat, tanpa adanya jurang yang memisahkan antara keturunan Sultan dan bangsawan dengan masyarakat biasa.
Kebutuhan akan kerjasama antara keturunan Sultan dan kaum bangsawan dengan masyarakat, tidak bisa dielakkan lagi. Mereka merasa memiliki kepentingan bersama dan mempunyai kesadaran untuk bekerjasama dalam mencapai kepentingan tersebut. Hal ini diperlukan karena kedudukan mereka sudah sama dengan masyarakat, mereka harus bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan kedudukan sosial tersebut. Mereka mulai mengenal perjanjian tawar-menawar barang dan jasa, menerima unsur-unsur beru dalam kepemimpinan, dan bisa bekerjasama dalam mengambil keuntungan dalam suatu pekerjaan.
Dalam proses akomodasi, mereka menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Walaupun pada masa-masa awal penentuan status kepemimpinan di Swapraja Kotawaringin, terdapat kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda tentang masa depan Swapraja Kotawaringin. Para kaum bangsawan dan keturunan Sultan menerima dengan baik perubahan sistem pemerintahan, demi mengurangi dan mengatasi ketegangan-ketegangan yang ada.
Bila dilihat dalam kenyataannya proses akomodasi juga terjadi antara para keturunan Sultan dan bangsawan terhadap masyarakat, yaitu dengan adanya keseimbangan interaksi antara para keturunan Sultan dengan bangsawan terhadap masyarakat di kota Pangkalan Bun sendiri pada khususnya. Hal ini terlihat dari tidak adanya perselisihan, terwujudnya kerjasama dan adanya usaha pembauran dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah demi keinginan untuk menyatu dengan masyarakat, ada beberapa keturunan bangsawan yang mulai meninggalkan gelar kebangsawanan mereka. Mereka sengaja tidak mencantumkan lagi gelar-gelar seperti Gusti, Utin atau Mas di depan nama mereka.
Pelepasan gelar-gelar kebangsawanan yang dilakukan oleh para keturunan bangsawan sendiri, dilakukan tanpa adanya tekanan atau paksaan. Hal ini dilakukan agar dapat lebih membaur dan menyatu dengan masyarakat, dan agar masyarakat tidak sungkan dalam berkomunikasi dengan mereka. Suatu contoh kongrit yang saya temui di lapangan bahwa banyak para siswa atau pelajar di sekolah-sekolah yang menutupi gelar kebangsawanannya atau tidak lagi memakai gelar-gelar tersebut. 

Sikap Dan Cara Pandang Masyarakat Terhadap Para Keturunan Sultan

Sikap dan cara pandang masyarakat terhadap keturunan Sultan dan para bangsawan beserta keturunan-keturunannya jelas terjadi pergeseran. Masyarakat pada masa tahun 1950-1960 tidak lagi memandang status seseorang dari segi keturunannya atau dari golongan mana seseorang berasal. Masyarakat mulai berpikir lebih materialistis, yaitu seseorang akan dihormati dilihat dari kekayaan atau pangkat yang dimilikinya.
Pergeseran sikap dan cara pandang masyarakat terjadi karena pendidikan yang sudah mulai maju dan banyaknya para pendatang yang menetap di kota Pangkalan Bun, serta adanya ide-ide baru yang berkembang di masyarakat. Perubahan sistem pemerintahan juga merupakan satu faktor yang menyebabkan sikap dan cara pandang masyarakat terhadap para keturunan Sultan dan bangsawan.
Pada masa kerajaan masih berdiri sudah sangat jelas rakyat tunduk terhadap Sultan dan sangat menghormati para keturunan Sultan dan bangsawan. Suatu istilah yang berkembang saat itu adalah ”Junjung Duli”, yaitu artinya menempatkan kedudukan Sultan, para bangsawan dan keturunanh-keturunannya ditingkatkan paling atas. Sehingga para bangsawan dan keturunan Sultan memiliki peranan yang sangat kuat di masyarakat.
Suatu hal yang berbeda terjadi ketika pemerintahan kerajaan dihapuskan dan digantikan dengan pemerintahan sipil, yang melihat seseorang dari tingkat pendidikannya. Para kaum bangsawan dan keturunan Sultan tidak mau lagi disembah-sembah seperti pada saat kerajaan masih berkuasa. Mereka menyadari bahwa bukan masanya lagi seorang keturunan Sultan dan bangsawan disembah oleh rakyatnya.
Meskipun demikian adanya, di dalam masyarakat sendiri masih memiliki rasa hormat dan penghargaan terhadap para keturunan Sultan dan bangsawan. Jal ini masih dapat dilihat hingga sekarang, orang masih segan terhadap para keturunan Sultan dan bangsawan. Bahkan di daerah pedalaman, jika ada kunjungan dari seorang Gusti masyarakat akan menyambut dengan baik dan penuh penghormatan.
Sedangkan di daerah perkotaan, masyarakat lebih melihat kekayaan dan pangkat seseorang dibandingkan dari keturunan mana seseorang tersebut. Hal ini penulis peroleh dari wawancara dengan Gusti Awannur sebagai menantu Sultan sendiri. Menurut beliau masyarakat lebih melihat ”Siapa Qorunnya ?” (Qorun = orang terkaya jaman nabi Musa). Menurut beliau juga saat itu tidak ada jaminan bagi para keturunan Sultan, mereka harus berusaha sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing.

Hubungan Keturunan Sultan Dengan Pemerintah Lokal

Dari hasil wawancara penulis dengan H. Mansyah Asmiri, diketahui bahwa pada tahun 1950 datang kunjungan dari Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Dr. Murdjani. Saat itu Swapraja Kotawaringin masih berada dalam Karesidenan Kalimantan Selatan karena Propinsi Kalimantan Tengah sendiri belum terbentuk. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengetahui aspirasi masyarakat Swaparaja Kotawaringin terhadap masa depan daerah ini sendiri.
Pada hari yang ditentukan untuk melakukan jajak pendapat yang bertempat di Bangsal Isatana Kuning. Di kota Pangkalan Bun terjadi demo yang melibatkan dua buah kelompok masyarakat, yaitu kelompok yang menghendaki Swapraja Kotawaringin berdiri sendiri dalam bentuk kerajaan seperti Yogyakarta, dengan kelompok yang menghendaki Swaparaja Kotawaringin bergabung dengan Kabupaten Kotawaringin dengan ibukotanya Sampit.
Kelompok yang menghendaki Swaparaja Kotawaringin berdiri sendiri dalam bentuk kerajaan seperti di Yogyakarta adalah mayoritas masyarakat kampung Raja yang mayoritas dihuni oleh kaum bangsawaan dan keturunan Sultan. Sedangkan kelompok yang menghendaki Swaparaja Kotawaringin bergabung dengan Kabupaten Kotawaringin adalah kelompok yang ditunggangi oleh orang-orang yang menghendaki duduk di dalam pemerintahan, mereka  pintar dengan menyebar dikalangan masyarakat, tidak seperti kelompok pertama yang tetap mengelompok menjadi satu bagian saja.
Ketika diadakan pemungutan suara secara langsung dengan hanya melihat dan mendengar jumlah pendukung. Gubernur Dr. Murdjani menanyakan dua pertanyaan, pertanyaan yang pertama adalah ”Siapa yang setuju Swaparaja Kotawaringin berdiri sendiri?”, maka menjawablah kelompok yang menginginkan Swaparaja Kotawaringin berdiri sendiri ”Setuju!”. Namun sayang karena mereka mengelompok jadi terlihat sedikit saja. Kemudian Gubernur menanyakan kelompok yang menghendaki bergabung dengan kabupaten kotawaringin ”Setuju!”. Suara mereka terlihat dan terdengar banyak karena mereka menyebar tidak mengelompok.
Akhirnya dapat diketahui berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut, kelompok berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut, kelompok yang menghendaki Swaparaja Kotawaringin bergabung dengan Kabupaten Kotawaringin memenangkan pemungutan suara tersebut. Sehingga dapat dikatakan pihak kerajaan kalah politik dalam pemungutan suara di Bangsal Istana Kuning tersebut. Dalam perkembangannya orang-orang yang menghendaki bergabung dengan Kabupaten Kotawaringin, mendapat kedudukan di DPRDS Kabupaten Kotawaringin sebagai perwakilan dari Swaparaja Kotawaringin.
Di dalam buku sejarah Kotawaringin Barat terbitan Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Bappeda) Kotawaringin Barat, hanya disebutkan bahwa ”Pada tanggal 1 Mei 1950 Dr. Murdjani Gubernur Republik Indonesia datang ke Kotawaringin didampingi oleh Residen Winarno danuatmojo, Residen M. Hanifah, Mayor Tjilik Riwut, M. Agus Ibrahim. Akad, timbang terima dari pemerintah Bastuur komisi sehingga dibentuk Acting Kepala Daerah Kotawaringin untuk sementara menyusun terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Setempat, dan daerah Kotawaringin masih disebut daerah ”Swaparaja Kotawaringin”. (Bappeda : 2004 : 80)
Peristiwa-peristiwa yang dijelaskan di atas tadilah, yang membuat awal terjadinya perubahan-perubahan kedudukan dan peranan kaum bangsawan dan keturunan Sultan di mata masyarakat. Kedudukan dan peranan kaum bangsawan yang pada masa kerajaan menduduki tingkatan pertama, maka pada masa kawedanan hingga sekarang berubah menjadi sama dengan rakyat biasa. Kedudukan sosial tidak lagi dipandang dengan keturunan tetapi dilihat dari tingkat pendidikan dan kedudukan seseorang dalam pemerintahan.
Namun dalam kenyataannya, para kaum bangsawan dan keturunan Sultan yang masih dekat keturunannya dengan Sultan, mereka dipanggil dan dipekerjakan sebagai pegawai negeri tanpa melalui tes. Sehingga pada masa kewedanaan dari hasil wawancara penulis dengan Mastoer bin Atjil, dapat diketahui bahwa pada masa itu mayoritas masyarakat kampung Raja yang notabene banyak dihuni oleh kaum bangswan dan keturunan Sultan, banyak yang dipekerjakan di pemerintahan daerah. Tentunya tidak semua keturunan bangsawan yang dipekerjakan, hanya mereka yang memiliki kepintaran dan keahlian serta tentunya pernah bersekolah. Mengenai para mantan Sultan atau raja, mereka hanya memperoleh persen saja darei Pemerintah Daerah sebagai bentuk penghargaan terhadap mereka.
Semua gaji yang dibayarkan saat itu berasal dari Pemerintah Daerah melalui pajak-pajak yang dipungut dari masyarakat. Masyarakat saat itu juga sangat taat, sehingga tidak aneh gaji-gaji yang dibayarkan juga dipotong pajak 3-5 % perorang tergantung penghasilan masing-masing. Dalam hubungannya dengan pemerintahan, kaum bangsawan dan keturunan Sultan tidak mendapat tekanan, emreka masih dihargai walaupun sudah menyatu dengan masyarakat.  

Iklan

2 thoughts on “Hubungan Antara Keturunan Sultan Kotawaringin Dengan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal

  1. [ R I P ] berkata:

    Terima Kasih atas infonya.
    Tidak sia” saya buka halaman ini.
    Ternyata sekarang PR saya sudah tuntas.
    HeHeHe.
    Sekali lagi Terima Kasih.

    NB: Saya juga perlu gambarnya siih. Ada yang belum paham. Thx.. ^^

  2. Siip ngak gitu dong bos, bangga jua sorang sebagai dosen punya mahasiswa nang kaya gini. Nulis, nulis, dan terus nulis. Mau ku buatkan ide nulis sejarah Kota Waringin?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s